Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima Penghargaan Prestasi Tinggi Kementerian Tahun 2014 - 2019 yang diberikan oleh Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) dan Lembaga Kajian Nusantara (LKN). Penghargaan diserahkan oleh Ketua IAMPI Darma Tyanto Saptodewo dan Ketua LKN Samsul Hadi dan diterima oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Luthfiel Annam Achmad mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Soehana Hall, The Energy Building, Jakarta, Rabu (24/4/2019).
Selain Kementerian PUPR, penghargaan juga diberikan kepada empat Kementerian lain, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pariwisata.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Luthfiel Annam Achmad mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh IAMPI dan LKN. Penghargaan tersebut didedikasikan kepada seluruh unit Kementerian PUPR dalam menjalankan program dan capaian pembangunan infrastruktur yang tepat waktu dan tepat mutu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju.
Ketua IAMPI Darma Tyanto mengatakan penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas kinerja Kementerian dalam menjalankan manajemen kelembagaan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kementerian PUPR dinilai telah berhasil memberikan perhatian bagi daerah-daerah tertinggal melalui pendekatan pembangunan wilayah serta program yang dilakukan dapat
menggerakan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah produksi dalam negeri.
"Selain itu mendorong pemerataan serta mempermudah distribusi barang dan jasa yang akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional akibat dari pembangunan infrastruktu berkelanjutan," kata Ketua IAMPI Darma Tyanto.
Salah satunya adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dinilai berhasil menjadi pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan. Kemudian, program pengembangan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah memberikan dampak signifikan terhadap daerah tersebut serta program penyediakan hunian yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dalam menentukan pemenang penghargaan, dilakukan riset dan evaluasi oleh LKN yang selanjutnya dilakukan penjurian. Ada empat kriteria yang dinilai, yakni strategi, portofolio, program, dan proyek Kementerian. Penjurian menggunakan metode yang pernah dilakukan, seperti World Competitiveness dan ASCE Infrastructure Score terhadap 33 Kementerian. (Tri)
