Pengembangan Jaringan Jalan Harus Sesuai Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung
Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR menyelenggarakan Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR terkait dengan Program Penyelenggaraan Jalan TA 2015, Selasa (7/4) di Jakarta. Hasil rapat kerja ini akan dipakai sebagai bahan pelaporan pada Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR yang akan dilaksanakan pada 21-22 April mendatang.
Terkait antara infrastruktur jalan dan pengembangan wilayah, Plt. Kepala Badan Pengembangan Infratruktur Wilayah Hermanto Dardak mengatakan bahwa dengan Kementerian PUPR akan lebih menajamkan pengembangan wilayah. Aspek keterpaduan menjadi penting dalam kawasan – kawasan strategis dalam mendukung Renstra, Nawa Cita, Visi dan Misi Kementerian PUPR.
“Intinya adalah bagaimana membangun konektivitas. Membangun mulai dari pinggir dan membangun dengan mengetahui mana yang harus dikerjakan agar bisa berfungsi. Mengetahui kawasan mana yang sumber daya ekonomi lokalnya harus dibangun agar bisa tumbuh dan juga kawasan – kawasan yang kita bisa tingkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik bagi mereka yang masih di bawah standar,” ujarnya.
Hermanto menyatakan, pengembangan wilayah, termasuk pengembangan jaringan jalan harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (carrying capacity). Untuk itu, pengembangan wilayah di Indonesia diprioritaskan pada beberapa Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang mendukung program prioritas nasional seperti untuk konektivitas, kawasan perbatasan, pelabuhan untuk tol laut, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan perkotaan nasional. Diharapkan program Ditjen Bina Marga diprioritaskan untuk mendukung WPS termasuk untuk manajemen aset jalan dan jembatan.
“Pembangunan jalan dan jembatan tidak hanya dilihat secara output saja, melainkan juga harus dinilai outcome dan impact (dampak) terhadap pengembangan wilayah. Contohnya pembangunan jembatan Suramadu diharapkan dapat memacu pengembangan wilayah Madura yang salah satunya dengan mengembangkan Pelabuhan Tanjung Bumi, namun hingga sekarang belum dapat berfungsi,” tambah Hermanto.
Selanjutnya, pembangunan antarsektor PUPR juga harus bersinergi dan terpadu, misalnya pengelolaan SDA harus mendukung agar jalan dan jembatan dan berfungsi optimal seperti tidak banjir, erosi di jembatan. Kasus banjir di yang terjadi di Jalur Pantura Tahun 2014 menjadi salah satu contoh kekurangterpaduan pembangunan antar sektor. (ind/nr)
