BPIW Himpun Masukan Pemda untuk Susun Masterplan Kawasan Perdesaan Tabanan

Bali - Untuk lebih menyempurnakan masterplandan Pra Detail Engineering Design (DED) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Kabupaten Tabanan, Bali, dibutuhkan masukan dari pemerintah daerah (pemda) dan stakeholder lainnya, termasuk yang langsung bersentuhan dengan masalah perdesaan, yakni aparat desa. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Agusta Ersada, saat Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Masterplan dan Pra DED Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Tabanan di Bali, belum lama ini.

Agusta mengatakan masterplan yang disusun tersebut, merupakan tindak lanjut dari pengembangan KPPN. Masterplan ini, menurutnya, merupakan dokumen kesepakatan bersama yang berisi visi misi yang dijabarkan pada matriks program. “Dengan adanya intervensi bersama diharapkan masterplan yang telah disusun dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. BPIW memiliki tanggung jawab dalam memadukan infrastruktur yang ada,” ujarnya.

Tabanan merupakan salah satu lumbung pangan di Bali, selain itu juga memiliki potensi pada sektor perkebunan, khususnya kopi. Agusta juga menyatakan bahwa sasaran pengembangan wilayah yaitu penguatan 40 pusat-pusat pertumbuhan baru desa-kota. Kedua, pengurangan desa tertinggal sebanyak 5.000 desa, dan desa berkembang sebanyak 2.000 desa.

Saat membuka kegiatan tersebut, Perwakilan Sekretaris Bappeda Tabanan, I Made Widhi Dharma menambahkan, FGD merupakan ajang diskusi yang diharapkan dapat melahirkan persepsi yang sama, sehingga pembangunan desa dapat diwujudkan dengan baik. Made pun meminta agar dalam pembangunan KPPN Tabanan tidak bisa dilepaskan dengan seni budaya, dikarenakan Tabanan sangat kental dengan budaya.

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, BPIW, Sanusi Sitorus menjelaskan KPPN Tabanan masuk ke dalam 40 pusat pertumbuhan baru. Selain itu kawasan tersebut masuk ke dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) pertumbuhan wisata Gilimanuk-Denpasar-Padang Bai.

Dalam WPS ini juga akan dibangun Anjungan Cerdas. Dengan adanya rencana pembangunan Anjungan Cerdas, diharapkan sebagian produksi pertanian akan dibawa ke Anjungan Cerdas tersebut untuk dipasarkan.

Ia menambahkan bahwa masterplan KPPN tidak membuat desa menjadi kota, tapi melestarikan desa dengan cara mengembangkan sumber daya lokal yang tersedia. “Petani tidak hanya menjual dalam bentuk mentah, melainkan produk olahan setidaknya menjadi intermediate produk,” ucap Sanusi.

Dalam acara tersebut turut hadir beberapa instansi seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,  Dinas Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan, Perwakilan Bappeda Tabanan, dan Ketua DPRD Tabanan. (Dev/infobpiw)